JAKARTA, Inisiatifnews.com – Mantan Aktivis 98, Hari Purwanto memberikan nasihat kepada para Mahasiswa saat ini agar lebih mematangkan kajian hingga tujuan akhir aksi mereka.
Hal ini dikatakan Hari karena menganggap aksi 11 April maupun rencana aksi 21 April cenderung kurang matang sehingga rentan sekali disusupi oleh kelompok lain dengan kepentingan tertentu mereka.
“Kalau saya lihat pasti ada penyusup, karena dari sisi konten aksi saja yang mereka pra-kondisikan agar mereka mau 11 April sampai perubahan tempat itu saya melihat ada hal yang tidak konsisten yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa itu,” kata Hari kepada wartawan, Sabtu (16/4) malam.
Bahkan Hari menduga Mahasiswa kurang mendalam terhadap kajian dan penggalangan isunya, sehingga wajar saja ketika gerakan mereka mudah sekali dipengaruhi oleh pihak lain yang seolah masih satu frame dengan mereka.
“Dari situ bisa terlihat bahwa ini bukan berasal pergerakan dan diskusi panjang adik-adik mahasiswa, tetapi ada kelompok atau personifikasi yang ingin menginjeksi aksi-aksi yang dilakukan oleh temen-teman mahasiswa,” tuturnya.
Tidak hanya itu saja, peristiwa Aksi 11 April 2022 yang digelar oleh aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan gedung DPR RI juga menyisakan pilu tersendiri. Bahkan isu-isu yang coba diangkat Mahasiswa seakan terkubur dengan aksi kekerasan yang dialami oleh dosen FISIP UI Ade Armando oleh demonstran non Mahasiswa.
“Harapan saya, aksi-aksi yang akan dilakukan mahasiswa nanti setelah belajar dari peristiwa 11 April kemarin, jangan sampai ini memberikan efek negatif terhadap gerakan tersebut, bahkan nanti banyak publik yang bukan mensupport bahkan akan malah mencibir,” tuturnya.
Direktur eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) ini memberikan saran kepada para Mahasiswa agar tidak hanya sekedar menggunakan isu tertentu hanya untuk merawat ritme pergerakan semata, salah satunya adalah isu penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Apalagi isu tersebut sudah dibantah secara tegas oleh Presiden Joko Widodo dalam beberapa kali kesempatan.
Hari berharap agar isu yang diangkat adalah konteks yang benar-benar merepresentasikan kepentingan masyarakat secara luas.
“Adik-adik mahasiswa ini hanya ingin menjaga ritme pergerakan dengan isu itu. Tetapi ketika adik-adik ini masih mendengungkan isu tersebut, analisa saya malah itu akan menjadi pelanggengan terhadap isu tersebut. Ini yang saya khawatirkan,” tutur Hari.
Dituturkan Hari lagi, bahwa isu penundaan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode itu terkesan elitis. Padahal, Mahasiswa itu merepresentasikan rakyat, bukan elite politik.
Ia khawatir ketika Mahasiswa masih merawat isu tersebut, justru akan menjadi endorsement gratis terhadap wacana yang digaungkan oleh kelompok elite itu.
“Sebaiknya adik-adik mahasiswa keluar dari bercandaan politik saja. Ini kan isu elite yang dimainkan adik-adik mahasiswa, justru ini akan semakin memperkuat terjadinya 3 periode, jangan (didorong),” ucapnya.
“Artinya, isu ini akan lebih banyak dimanfaat elite dibanding dimanfaatkan publik,” sambungnya.
Saran dari Hari sebagai senior aktivis kepada para Mahasiswa saat ini adalah mengubah isu. Jika memang concern itu yang tetap ingin dikawal, sebaiknya bisa dilakukan melalui jalur yang lebih elegan.
“Sebaiknya gantilah isu jangan lagi 3 periode, selesai. Salah satunya menyuratlah kepada fraksi-fraksi di DPR yang menolak 3 periode, itu yang harus dijaga oleh mahasiswa,” kata Hari Purwanto.
Perlu diketahui, bahwa Mahasiswa dari kedua elemen yakni BEM SI dan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) telah mengagendakan aksi unjuk rasa. Di mana aksi 11 April 2022 telah dilakukan oleh BEM SI di Depan DPR RI dengan mengawal isu tolak 3 periode dan diwarnai insiden pengeroyokan Ade Armando di tengah aksi mereka oleh demonstran non Mahasiswa.
Sementara itu, AMI yang digawangi oleh BEM UI juga mengagendakan aksi 21 April 2022 dengan membawa isu sejenis, yakni tolak 3 periode Presiden.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah menyatakan beberapa kali kesempatan, bahwa pemilu tetap digelar 14 Februari 2024 untuk Pilpres dan Pileg, sementara 27 November 2024 untuk Pilkada serentak. Bahkan para Ketua KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 telah dilantik dan mulai bertugas sejak tanggal 11 April 2022 lalu.
Kemudian soal perpanjangan masa jabatan Presiden, Jokowi juga menyatakan tetap menaati konstitusi, di mana pelaksanaan Pemilu 2024 masih menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kemudian UUD 1945 juga masih menggunakan naskah yang saat ini berlaku, di mana di dalam Pasal 7 UUD 1945 menyatakan ; Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
