Bogor, Inisiatifnews.com – Ketahanan pangan adalah masalah paling krusial di setiap negara. Pangan yang buruk akan mempengaruhi gizi para generasi penerus. Oleh sebab itu, Pemerintah di Indonesia terus menggenjot kualitas produksi petani dengan berbagai macam program.
Namun ketika kualitas produksi pangan meningkat apakah akan berimbas pula terhadap taraf perekonomian para petani? Sementara, hasil pertanian di Indonesia telah merambah ke pasar Internasional alias ekspor.
Salah satu contohnya Kopi Luwak, berdasarkan informasi dari BPS di tahun 2015 komoditi tersebut berhasil disebar ke 22 negara sebabyak 499.612,7 Ton.
Prof. Nunung Nuryantono, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University mengatakan, petani sudah seharusnya sejahtera. Melihat berbagai sumber daya pertanian yang melimpah di seluruh wilayah tanah air dan bisa dibudidayakan untuk kebutuhan pangan masyarakat.
“Perdagangan hasil pertanian juga terus berkembang hingga saat ini, sehingga perlu ada yang mendorong untuk melahirkan kebijakan terkait model perdagangan yang memihak (pro) kepada petani,” ujar Nunung dalam acara diskusi terfokus di ruang diskusi Dekanat Fakultas Ekonomi Manajemen IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/2/2020).
Menurut dia ketika komoditas pertanian telah dihasilkan dan siap untuk di ekspor ke berbagai negara, seharusnya seluruh pihak yang notabene adalah petani harus bisa mendapatkan imbalan jasa atas jerih payahnya (benefit).
Oleh sebab itu IPB dalam hal ini, selaku penyelenggara pendidikan di bidang pertanian tidak bisa tinggal diam. Dibutuhkan, solusi yang tepat dengan melakukan pembahasan bersama berbagai elemen masyarakat juga lembaga riset Tani Center LPPM IPB.
“Diharapkan lahir rumusan rekomendasi bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan pertumbuhan ekonomi, berbasis perdagangan internasional yang menguntungkan petani,” paparnya.
Dalam forum diskusi bersama tersebut, akan dibahas secara lebih mendalam terkait manfaat perdagangan yang bisa dinikmati oleh seluruh pihak yang terlibat memproduksi komoditi pertanian.
“Pada diskusi ini juga kita berharap dapat mengungkap kesepakatan-kesepakatan perdagangan dan apakah menguntungkan semua pihak dalam arti yang positif,” pungkasnya.
Sementara itu sebagai wujud peningkatan perekonomian petani di pedesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menunjuk Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk melakukan riset program pemberdayaan, yang bertajuk One Village One CEO.
Program tersebut, akan menggeser penerapan pola pembinaan terhadap petani menjadi pendampingan langsung oleh CEO Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
“Kami mendesain program bersama yaitu One village one CEO. Sebagai solusi dari masalah kemiskinan, dengan menggeser pola pembinaan menjadi pendampingan yang langsung dilakukan oleh CEO Bumdes,” Ucap Wamendes PDTT, Budi Arie Setiadi.
Budi menuturkan pengembangan program One Village One CEO, dipercaya mampu enghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang inovatif dan kreatif dalam membangun desa. Meneurut Budi kunci dari kemajuan desa adalah SDM yang inovatif dan kreatif.
“Berbagai pihak dilibatkan mulai dari akademisi dalam hal ini IPB sebagai lembaga yang melakukan riset dan pemberdayaan praktek peningkatan perekonomian desa, IPB kami nilai siap mendukung penuh demi terwujudnya Program tersebut,” pungkasnya. [REL]
