Jakarta, Inisiatifnews.com – Puluhan Mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Muda Muslim Indonesia (GMMI) menyambangi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Dalam agendanya itu, mereka mendesak agar lembaga para tokoh umat Islam tersebut menghentikan berbagai praktik monopoli lebel sertifikasi halal.
Selain itu, mereka juga mendesak agar MUI bersikap transparan terkait dengan anggaran label sertifikasi halal yang selama ini dikelola oleh MUI.
“Mendesak MUI untuk transparan terhadap umat dan negara perihal pengelolaan anggaran label halal yang selama ini dikelola oleh MUI,” kata koordinator aksi, Daud di kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2020).
Selain itu, lanjut Daud, pengelolaan anggaran sertifikasi halal sejauh ini tidak ada keterangan jelasnya. Sehingga muncul asumsi bahwa MUI sebagai lembaga malah melakukan praktik yang tidak jujur.
“Kami menduga jangan-jangan MUI melakukan praktik kotor atas dana umat dari sertifikasi halal tersebut,” tandasnya.
Di sisi lain, Daud juga mendesak agar pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk mengambil alih kembali pengelolaan sertifikasi halal yang diketahui sudah puluhan tahun lamanya menjadi ladang bisnis lembaga MUI itu.
“MUI bukanlah lembaga negara yang sah dan diamanahkan negara untuk mengelola secara mandiri label sertifikasi halal tersebut. Karena MUI secara kelembagaan merupakan lembaga umat dan kemasyarakat sebagaimana ormas lainnya bukan lembaga negara,” ujarnya.
“Kalaupun demikian ngotot MUI, maka kewenangan itupun juga harus sama diberikan kepada lembaga ormas lainnya. Ada label sertifikasi versi HMI, PMII, Muhammadiyah, GMNI dan ormas lainnya,” sambung Daud.
Lebih lanjut, GMMI juga mendesak kepada wakil presiden KH. Ma’ruf Amin untuk segera memberi teguran tegas atas persoalan sertifikasi halal tersebut demi kemandirian ekonomi Indonesia.
“Tentu tuntutan kami dari Gerakan Muda Muslim Indonesia akan mendatangi kantor Presiden dan wakil presiden RI untuk melaporkan hal ini, juga akan mendatangi lembaga hukum terkait untuk segera memerika oknum-oknum pengelola sertifikasi halal,” pungkasnya.
