Inisiatifnews.com – Kalangan pengguna sosial media masih ramai-ramai meminta agar pemerintah Indonesia jujur soal virus Corona. Mereka bahkan tak percaya jika di Indonesia masih bebas virus mematikan yang menyerang virus pernafasan dari Wuhan China itu.
Tidak hanya sekedar tidak percaya, bahkan beberapa kalangan elite di Republik Indonesia juga menuduh pemerintah Indonesia tengah menyembunyikan informasi tentang wabah virus Corona.
Menanggapi serangan demi serangan semacam itu, Menko Polhukam Mahfud MD kembali menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak menyembunyikan apapun tentang informasi wabah Coronavirus. Bahkan ia juga menyarankan agar masyarakat tidak asal percaya begitu saja dengan narasi yang dibuat di media sosial apalagi jika informasinya itu juga hanya sekedar dugaan belaka.
“Nggak ada (pemerintah menyembunyikan Virus Corona). Siapa yang bilang? Media sosial itu ndak bisa dipercaya,” ujar Mahfud di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Sabtu (29/2/2020).
Mahfud menduga bahwa memang sedang ada orang yang sengaja membuat isu terkait virus Corona di Indonesia untuk mendelegitimasi pemerintah pusat.
Karena faktanya disampaikan Mahfud, bahwa hingga sampai saat ini Indonesia masih bebas virus Corona.
“Coba kalau ada dimana itu virus Corona. Itu kan cuma orang mau bikin isu. Tidak (ada virus corona di Indonesia) sampai hari ini ya,” ujarnya.
“Saya tidak tahu kalau sampai besok tapi sampai hari ini tidak. Sampai hari ini Indonesia masih zero corona,” tegas Mahfud.
Perlu diketahui, bahwa beberapa elite politik di Indonesia sempat mengangkat isu bahwa ada potensi masyarakat Indonesia terjangkit virus Corona, beberapa di antaranya adalah politikus Partai Gerindra Fadli Zon. Kemudian ada senator DKI Jakarta Fahira Idris.
Namun pihak Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa sejauh ini belum ada warga Indonesia yang menjadi pasien yang positif Corona terjangkit di Indonesia.
Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan, Busroni, menegaskan, hingga saat ini tidak ada kasus virus corona yang dikonfirmasi positif di Indonesia.
Terkait pemberitaan yang menyebutkan 136 orang dalam pengawasan, bukan berarti mereka sudah dinyatakan positif.
Memang sebelumnya ada informasi bahwa setidaknya ada 136 orang dikabarkan tengah dirawat dengan gejala Coronavirus, hanya saja sejauh ini mereka semua belum positif mengidap Corona.
“Sebanyak 136 itu bukan yang positif,” kata Busroni kepada wartawan.
Berdasarkan data Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Laboraturium Rujukan Penyakit-penyakit Infeksi menyebutkan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pasien dalam pengawasan novel corona virus per 27 Februari 2020. Sebelumnya, pasien dalam pengawasan ini tersebar di 44 rumah sakit yang ada di 22 Provinsi di Indonesia.
Di antaranya DKI Jakarta 35 orang, Bali 21 orang, Jateng 13 Orang, Kepri 11 orang, Jabar 9 orang, Jatim 10 orang, Banten 5 oang, Sulut 6 orang, Jogya 6 orang, Kaltim 3 orang, Sulsel 2 orang, Jambi 1 orang, Papua Barat 1 orang, NTB 2 orang, Bengkulu1 orang, Kalbar 1 orang, Kalteng 1 orang, Sultra 1 orang, Maluku 1 Orang, Sumbar 1 orang, Babel 1 orang, Sumsel 2 orang.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti menyatakan bahwa sejauh ini pihaknya tidak pernah mencatat dan menemukan adanya pasien positif menderita virus corona atau COVID-19 di Jakarta.
Apa yang disampaikannya tersebut juga berdasarkan dari hasil tes laboratorium.
Menurut Dinkes DKI, foto slide dan penjelasan yang sempatbtersebar di masyarakat itu tidak menjelaskan secara benar dan utuh.
“Pada slide tersebut yang dimaksudkan dengan kasus COVID-19 adalah menunjukkan pasien dengan dugaan awal COVID-19, karena memiliki gejala dan riwayat perjalanan dari negara terjangkit. Namun pemeriksaan sampel di Litbangkes Kementerian Kesehatan RI menunjukkan hasil negatif COVID-19 di DKI Jakarta,” kata Widyastuti dalam keterangan resminya, Jumat (28/2).
Menurut Widyastuti, hingga saat ini terdapat 115 orang dalam pemantauan dan 32 pasien dalam pengawasan berdasarkan kriteria yang ditetapkan Kemenkes. Mereka tersebar di 5 wilayah Kota Administrasi di Jakarta dan luar Jakarta. Pengawasan itu berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi (PE).
“Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan instansi terkait dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan. Kami berharap agar masyarakat tak perlu cemas dan tidak mudah percaya dengan beredarnya pemberitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat perlu cross check lagi untuk memastikan kebenaran setiap informasi yang diterima,” lanjut Widyastuti. [RED]
