Inisiatifnews – Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto sempat melontarkan peringatan kepada masyarakat saat suasana demonstrasi tengah genting beberapa waktu yang lalu.
Di mana dalam statemen Panglima TNI tentang siapa pun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wapres terpilih hasil pemilu, akan berhadapan dengan TNI.
Merespon kata-kata Panglima Hadi itu, Pengurus BEM Universitas Islam Attahiriah, M Fahmin mengaku sangat menyayangkannya. Menurut Fahmin, statemen Panglima tersebut malah cenderung salah alamat, karena menyampaikan pernyataan ini pasca aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa.
“Berkaitan dengan aksi kami para kawan-kawan mahasiswa kemarin, kami tujukan ke DPR yaitu untuk menyampaikan pendapat terkait revisi undang-undang yang kontroversial, bukan ingin menjatuhkan Presiden dan Wapres terpilih hasil pemilu,” kata Fahmin di Jakarta, Kamis (3/10/2019).
Ia juga menyatakan, bahwa aksi yang dilakukan Mahasiswa sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Kami mengikuti prosedur secara konstitusional dan tidak ada maksud menjatuhkan Presiden terpilih,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Fahmin pun memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo untuk meninjau kembali sosok Panglima Hadi tersebut memimpin TNI.
“Untuk itu sebaiknya Presiden perlu mempertimbangkan dan mengevaluasi kinerja Panglima TNI yang cenderung menyudutkan kami para mahasiswa yang turun kejalan,” tegasnya.
Kemudia di tempat yang berbeda, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta Rian Hidayat berpendapat senada, bahwa Panglima TNI terlalu tendensius terhadap aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang berlangsung sejak 24 hingga 1 Oktober 2019 itu.
“Panglima TNI terlalu tendensius dengan kami para mahasiswa. Apalagi beliau menyatakan bahwa masyarakat Indonesia belum cukup dewasa,” ujar Rian.
Baginya, justru dengan aksi unjuk rasa di ruang terbuka itu menunjukkan bahwa Mahasiswa tengah menunjukkan kedewasaanya.
“Bahwa kami turun ke jalan menyampaikan aspirasi adalah bentuk kedewasaan kami untuk menyampaikan pendapat, itu diatur oleh Undang-Undang,” imbuhnya.
Pernyataan Panglima yang dimaksud Rian ini disampaikan beliau pada hari Senin (30/9/2019) malam, melalui sepucuk surat yang dibacakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji dalam acara doa bersama dalam rangka HUT TNI Ke-74 dan untuk pahlawan revolusi di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Oleh karena itu, Rian pun memperingatkan agar Panglima TNI fokus saja dengan persoalan negeri seperti kasus Papua dan lainnya.
“Sebaiknya Bapak Panglima fokus mengurusi persoalan Papua yang sampai hari ini belum jelas jeluntrungannya. Dan jika tidak sanggup untuk menuntaskan hal tersebut, kami meminta agar Presiden mengganti Panglima TNI,” pungkasnya. []
